Problematika Usaha, Mikro, Menengah (UMKM) dan Pemecahan Masalah

28 April 2015 07:55:40 WIB / Artikel / Yusuf Candra Arif Khusnul Anwar

strong>Problematika Usaha, Mikro, Menengah (UMKM) dan Pemecahan Masalah

 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting bagi perekonomian suatu bangsa, begitu juga bagi perekonomian Indonesia. Baik bagi pusat maupun daerah, sektor usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peranan besar bagi penunjang perekonomian. Bisa kita lihat bahwa UMKM berperan besar terhadap peningkatan jumlah lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi daerah dan juga sebagai penunjang peningkatan ekspor. Menurut data Kementerian UMKM tahun 2013, mencatat ada sekitar 56,5 juta unit usaha di seluruh Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja hingga 110,8 juta. Namun kondisi UMKM di Indoensia masih memiliki permasalahan. Hingga saat ini masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan. Kurangnya modal menjadi faktor penghambat untuk mengembangkan suatu unit usaha. Selain itu, Iklim usaha saat ini masih belum menguntungkan UMKM. Para pelaku UMKM seringkali kalah bersaing dengan pengusaha bermodal besar. Sangat disayangkan, padahal UMKM memiliki potensi besar dalam mengurangi angka pengangguran dan menunjang pemerataan pendapatan. Maka wajib permasalahan tersebut bisa secepatnya diatasi agar UMKM menjadi salah satu cara menunjang pemerataan pembangunan di Indoensia.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pengertian UMKM sebagai berikut :

  • Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset : Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah.
  • Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.
  • Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah.

Sri Winarni (2006)  mengidentifikasikan permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah (1) Kurang permodalan, (2) Kesulitan dalam pemasaran, (3) Persaingan usaha ketat, (4) Kesulitan bahan baku, (5) Kurang teknis produksi dan keahlian, (6) Keterampilan manajerial kurang, (7) Kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan  (8)  Iklim usaha yang kurang kondusif (perizinan, aturan/perundangan).

Sementara hasil penelitian antara Kementerian Negara UMKM dengan BPS (2003) di dalam Sri Winarni (2006) menginformasikan bahwa sebanyak 72,47 % UMKM mengalami kesulitan dalam permodalan. Kurangnya permodalan UMKM tersebut, karena pada umumnya usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha perorangan. Sebanyak 82,50 %, para pelaku UMKM mengatasi kesulitan permodalannya dengan meminjam ke lembaga Non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura. Sedangkan sisanya meminjam ke bank. Hal tersebut dikarenakan para pelaku UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam prosedur pengajuan kredit modal, tidak tahu prosedur peminjaman, tidak adanya agunan,  dan suku bunga tinggi. 

Selain permasalahan permodalan, pelaku UMKM juga dihadapkan pada Iklim usaha saat ini yang masih belum menguntungkan pelaku UMKM. Tidak hanya harus memikirkan kelangsungan usahanya, pelaku UMKM juga harus bisa bersaing dengan para pelaku usaha dengan brand yang sudah besar dan para pengusaha makro. Kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi UMKM harus ditingkatkan. Kebijakan pemerintah harus diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM kesulitan mengelola usahanya hanya karena latarbelakang keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga pelaku usaha UMKM tidak mampu bersaing dengan para pengusaha besar yang sumber daya manusianya relatif lebih siap. Hal tersebut dipersulit dengan terbatasnya beberapa sarana dan prasarana yang menunjang UMKM. Akibatnya pelaku UMKM semakin sulit bersaing dengan para pengusaha makro yang cenderung kurang rentan dengan permasalahan iklim usaha yang ada.

Begitu juga dari segi pendanaan, pemerintah telah mengimplementasikan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah pembiayaan modal kerja yang khusus diperuntukan bagi UMKM dengan meningkatkan akses pembiayaan UMKM yang ada di seluruh Indoensia. Dengan adanya Program KUR diharapkan akan  mempercepat pengembangan sektor pemberdayaan UMKM. Program KUR disalurkan oleh BUMN lewat Bank BRI. Program KUR merupakan program kredit dengan bunga ringan yang hanya sebesar 1,06 % per bulan. Namun adanya program ini perlu mendapat perhatian lebih bagi pelaku UMKM. Kurangnya perhatian lebih membuat program ini sulit terbina secara maksimal.  

Secara garis besar, permasalahan utama yang dihadapi para pelaku UMKM saat ini adalah permasalahan permodalan dan iklim usaha. Hal tersebut membuat pelaku UMKM mengalami kesulitan mengembangkan usahanya. Untuk mengatasinya, pelaku UMKM mendapatkan modal dengan meminjam ke bank atau non-bank. Animo pelaku UMKM dalam meminjam modal di bank masih rendah jika dibanding non-bank. Beberapa melatarbelakangi seperti sulitnya prosedur peminjaman, tidak mengetahui prosedur peminjaman, kurang tertarik dengan peminjaman modal dan sebagainya. Sedangkan untuk iklim usaha, para pelaku UMKM kesulitan terhadap iklim persaingan usaha dengan para pengusaha besar. Para pelaku UMKM seringkali kalah bersaing dengan pengusaha yang memiliki brand yang sudah besar dan para pengusaha makro.

Baik permasalahan internal maupun eksternal UMKM, hal yang perlu disadari bahwa permasalahan modal maupun iklim usaha merupakan permasalahan yang sistematis dan saling berhubungan menghambat perkembangan UMKM. Untuk itu dalam menyelesaikannya perlu solusi yang sistematis. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dunia UMKM adalah  dengan saling melengkapi kekurangan dan kerjasama semua pihak. Semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, swasta dan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam dunia UMKM harus bekerjasama menyelesaikan permasalahan UMKM. Namun sebagai pemegang amanat rakyat, memang pemerintah memiliki peran besar dalam dunia UMKM. Untuk itu sudut pandang pemerintah akan memiliki sorotan paling luas.

Untuk mengatasi permasalahan dalam UMKM, sebenarnya pemerintah telah membuat kebijakan menunjang dunia UMKM di Indonesia. Pertama, pemerintah telah meningkatkan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UMKM, yang meliputi perbaikkan layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance dan asuransi. Kemudian pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan pokok peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Namun peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya seringkali tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan keterapilan dan pengetahuan pelaku UMKM dalam manajemen pengelolaan usaha. Pada akhirnya, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan peran UMKM terhadap pemerataan perekonomian daerah belum maksimal.

 

  • strong>Memaksimalkan Peran lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank

Pada permasalahan modal, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan dalam pengembangan UMKM. Dukungan Bank Indonesia ini termasuk juga dalam rangka mendorong pulihnya fungsi intermediasi perbankan dan menciptakan kondisi perbankan yang sehat. Namun seperti yang diketahui bahwa animo para pelaku UMKM untuk meminjam di bank masih rendah jika dibandingkan dengan non-bank. Untuk itu, pemerintah harus memaksimalkan peran lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Lembaga ini berfungsi melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM. Pembinaan disini dimaksudkan pada satu kesatuan proses yang di dalamnya mencakup tiga unsur yaitu menumbuhkan, memelihara dan megembangkan. Pembinaan juga harus dilakukan secara intesif untuk melihat sampai dimana usaha pelaku UMKM berjalan. Disisi lain pelaku usaha juga harus proaktif memahami fungsi lembaga tersebut. Dengan demikian diharapkan pelaku usaha akan belajar mengelola usahanya dari pengalaman yang didapat.

  • strong>Pendampingan Program Kredit Usaha Rakyat

Begitu juga dari segi pendanaan, pemerintah telah mengimplementasikan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah pembiayaan modal kerja yang khusus diperuntukan bagi UMKM dengan meningkatkan akses pembiayaan UMKM yang ada di seluruh Indoensia. Dengan adanya Program KUR diharapkan akan  mempercepat pengembangan sektor pemberdayaan UMKM. Program KUR disalurkan oleh BUMN lewat BRI merupakan program kredit dengan bunga ringan hanya sebesar 1,06 % per bulan. Namun sekali lagi kemampuan pelaku UMKM dengan tingkat sumber daya manusia yang terbatas menjadikan program ini kurang terbina secara maksimal. Akibatnya tujuan program ini belum sepenuhnya maksimal. Untuk itu dalam program ini, pelaku usaha juga harus proaktif dalam mencari informasi yang ada tentang program pendanaan ini.

  • strong>Pelaku UMKM Harus Belajar Tentang Manajemen, Marketing dan Branding

Penting bagi para pelaku UMKM meningkatkan kemampuannya dalam dunia usaha. Selain pemerintah telah membantu menyediakan sarana dan prasana yang mendukung, maka pelaku UMKM harus sadar akan penting peningkatan kemampuan usaha. Karena sarana dan prasarana yang ada harus ditunjang dengan kemampuan SDM UMKM yang mencukupi. Pelaku usaha harus mau belajar tentang manajemen, marketing dan branding. Dengan belajar hal tersebut, diharapkan para pelaku UMKM akan memiliki jiwa berwirausaha yang tinggi. Sehingga pelaku UMKM akan mampu beradaptasi dengan pasar. Pelaku usaha juga semakin lebih solid dalam dunia usaha. Pada akhirnya para pelaku UMKM akan semakin kompetitif dalam dunia usaha.

  • strong>Kebijakan yang Kondusif Bagi UMKM

Menciptakan lingkungan eksternal  yang kondusif bagi pelaku UMKM diperlukan kebijakan menyeluruh. Pemerintah harus menyusun kebijakan menyeluruh yang mencakup pengaturan transaksi seperti financial, system perpajakan, pembaharuan teknologi, sampai pembinaan sumber daya. Kebijakan yang kondusif bagi UMKM memungkinkan para pelakunya semakin nyaman dalam melakukan usaha. Disamping itu, lingkungan yang kondusif akan mampu memaksimalkan segala potensi yang dimiliki UMKM. Maka setelah itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Untuk itu, pelaku usaha harus mendukung kebijakan-kebijakan tersebut dengan meningkatkan partisipasinya dalam dunia usaha.

  • strong>Segmentasi dan Identifikasi Usaha

Segmentasi dan identifikasi usaha merupakan cara tepat yang bisa digunakan untuk mengembangkan suatu usaha. Segmentasi usaha bertujuan untuk mengelompokkan usaha berdasarkan kemampuan yang dimiliki agar memudahkan membuat strategi pemasaran usaha. Begitu juga identifikasi usaha, hal tersebut juga memungkinkan sebuah usaha memiliki informasi yang lengkap menyangkut kelebihan dan kekurangannya. Dengan segmentasi dan identifikasi, maka baik pemerintah maupun pelaku UMKM dapat  strategi pemasaran yang tepat. Maka setelah hal tersebut dilakuakan maka hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memperluas jaringan pemasaran produk.

  • strong>Memperluas Jaringan

Memperluas jaringan diperlukan agar kesempatan pemasaran suatu produk UMKM menjadi lebih baik. Untuk itu pemerintah harus melakukan kerjasama untuk memperluas jaringan. Jaringan disini tidak hanya pemasaran, tapi juga jaringan untuk memperluas kerjasama. Dalam dunia UMKM kerjasama dalam mapun luar negeri sangat penting. Disamping untuk memperluas pangsa pasar, kerjasama ini juga berguna untuk menarik inverstor dalam dan luar negeri. Seperti yang diketahui bahwa banyak produk UMKM Indoensia yang telah diekspor. Hal ini menandakan bahwa produk UMKM Indonesia memiliki pangsa pasar yang telang mendunia. Sekarang tinggal pemerintah lebih gencar dalam menjalin kerjasama dalam dunia UMKM.  Setelah itu maka tinggal bagaimana produk UMKM Indonesia bisa semakin berkembang.

  • strong>Antusiame dalam Dunia UMKM

Perlu adanya antusiame dalam pengembangan UMKM. Antusiasme diperlukan untuk menumbuhkan kreativitas dalam pengembangan dunia UMKM. Dalam hal ini tidak hanya pelaku usaha saja yang dituntut harus antusias, tetapi juga pemerintah terutama pemerintah daerah. Seperti yang diketahui bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kemampuan yang beragam, maka diperlukan antusiame tinggi untuk memanfaatkan potensinya bagi keperluan dunia UMKM. Pemerintah daerah harus antusias mengembangkan segala unit UMKM di daerahnya dengan mengajak seluruh pihak, baik pelaku usaha, swasta, lsm maupun masyarakat secara luas.  

  • strong>Memperbanyak Pameran UMKM

Untuk meningkatkan promosi, pemerintah harus menyediakan wadah untuk para pelaku UMKM mempromosikan produknya. Pemerintah perlu mangadakan pameran-pameran berbagai produk UMKM. Penyelenggaraan pameran produk usaha merupakan wadah kreatifitas bagi para pelaku UMKM untuk mengenalkan produknya seluas-luasnya. Untuk itu, perlu diadakan pameran seperti ini baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada pameran dalam negeri bisa diikuti dengan pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kapasitas produksi atau juga bisa pengenalan teknologi-teknologi penunjang UMKM. Sementara untuk pameran di luar negeri bisa melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga setempat, misalnya Kontra di Korea atau GKSI di Belinda. Semua dilakukan untuk memperluas akses pasar dan pertukaran informasi yang berguna untuk UMKM.

Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan tujuan negara. Dengan UMKM, pencapaian  seperti pemerataan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah bisa diwujudkan. UMKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut, sehingga pemerataan pembangunan di Indoensia bisa cepat tercapai. Namun permasalahan utama yang dihadapi UMKM saat ini yaitu permodalan dan iklim usaha menghambat perkembangan UMKM.  Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku UMKM, swasta, masyarakat umum dan lain-lain.

Kerjasama disini dimaksudkan untuk saling melengkapi dalam membantu memecahkan permasalahan, baik yang dihadapi pelaku maupun pemerintah dalam dunia usaha. Maka yang wajib dilakukan adalah Memaksimalkan Peran lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank, Pendampingan Program Kredit Usaha Rakyat, Pelaku UMKM Harus Belajar Tentang Manajemen, Marketing dan Branding, Kebijakan yang Kondusif Bagi UMKM, Segmentasi dan Identifikasi Usaha, Memperluas Jaringan, Antusiame dalam Dunia UMKM, dan Memperbanyak Pameran UMKM. Selain hal tersebut sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan dalam meningkatkan perkembangan UMKM. Apapun yang dilakukan yang pasti harus berlandaskan komitmen kuat untuk merubah dunia UMKM menjadi lebih baik.