Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih

16 April 2015 09:42:40 WIB / Artikel / Hariyanto

strong>Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih

strong>(Opini Jelang Pilkada)

Oleh : Hariyanto

Semenjak gelombang reformasi pada tahun 1998 melanda Indonesia, proses demokratisasi berlangsung secara cepat dan besar-besaran. Setelah lebih dari tiga puluh tahun Indonesia berada dalam rezim otoriter yang menjalankan demokrasi semu, lalu sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie proses demokratisasi lewat pemilihan umum memberikan sebuah harapan baru. Pemilihan umum presiden dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2004, sedangkan pemilihan umum kepala daerah setahun setelahnya, lalu berangkat dari hal tersebut berbagai pemilihan umum jamak dilakukan dalam masyarakat. Pemilihan umum (pemilu) memegang peranan sentral dalam sebuah sistem demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa terselenggaranya pemilu yang jujur dan demokratis. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politiknya yang meliputi wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen baik di tingkat pusat ataupun daerah dan juga kepala pemerintahan daerah atau pusat secara langsung.

Dalam perspektif demokrasi, pemilu memiliki beberapa manfaat:

em>Pertama, pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi mempunyai asumsi bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

em>Kedua, pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat ataupun kepala Negara atau daerah.

em>Ketiga, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.

em>Keempat, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.

em>Kelima, pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Pemilu di Indonesia tak hanya berlangsung untuk memilih anggota perwakilan di parlemen, ataupun kepala daerah saja. Sistem pemilihan umum sudah jamak digunakan oleh masyarakat mulai dari memilih pimpinan pada tingkat paling kecil, seperti ketua RT/RW, dan kepala desa. Fenomena ini tak lepas dari kuatnya pengaruh gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia semenjak tahun 1998.

Salah satu tantangan dalam pemilu adalah maraknya praktek politik uang (money politic) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum. Ari Dwipayana (2009) menyebutkan bahwa politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi. Wahyudi Kumotomo (2009) menyatakan bahwa setiap orang tahu bahwa kasus-kasus politik uang merupakan hal yang jamak dalam pemilu setelah reformasi. Kendatipun semua calon jika ditanya akan selalu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik uang, warga akan segera bisa menunjuk bagaimana para calon itu menggunakan uang untuk “membeli suara” di daerah pemilihan mereka. Menurut Daniel Dhakidae (2011) politik uang ini merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan votes (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas, yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik.

Fenomena negatif ini muncul dalam transisi demokrasi di Indonesia. John Markoff (2002: 206) mengindikasikan bahwa fenomena ini sebagai hybrid dalam demokrasi masa transisi. Fenomena hybrid demokrasi ini merupakan percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui secara bersamaan dalam sebuah sistem politik. Larry Diamond memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi semu (pseudo-democracy). Indikatornya, mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi hakiki. Politik uang (money politics) merupakan salah satu fenomena negative mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi yang belum matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan.

Istilah politik uang (money politics) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (political corruption). Apabila penggunaan uang pribadi dalam kampanye disebut sebagai money politics, maka tidak ada orang atau partai politik yang bersih dari korupsi. Indra J. Piliang (2011) menyatakan bahwa dalam sejumlah penelitian tentang pemilihan umum, penggunaan uang untuk mengadakan perhelatan, makan bersama, dan lain-lainnya sudah menjadi kebiasaan untuk memperoleh dukungan. Kalau kepala desa itu terpilih, lalu dianggap melakukan politik uang, tentu akan menghadapi krisis multilevel dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi atas pemerintahan atau pimpinan formal. Pada titik inilah terjadi bias antara politik uang (money politics) dengan biaya politik (cost politics).

Karena itulah belum ada kesimpulan tegas mengenai money politics. Tidak ada batas-batas jelas antara praktik jual beli suara dan pengeluaran uang dari partai untuk keperluan yang kongkrit. Garis demarkasi antara money politics (politik uang) dan political financing atau pembiayaan kegiatan politik masih sangat kabur. Indra Ismawan (1999: 5-10) dalam bukunya Pengaruh Uang Dalam Pemilu, menyatakan bahwa politik uang biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada pula yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menerbitkan aturan tentang politik uang ini. Politik uang yang dimaksud mempunyai pengertian tindakan membagi-bagi uang bagi sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara. Melalui Peraturan Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Kampanye, KPU telah dengan tegas melarang setiap peserta pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Selain itu dalam pasal 49 dijelaskan pula bahwa ancaman pelanggaran atas praktek politik uang dapat dibatalkan keterpilihanya, apabila:

(1) terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

  1. tidak menggunakan hak pilihnya;
  2. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
  3. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
  4. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu; atau
  5. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih. (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang-barang yang merupakan alat peraga atau bahan kampanye pemilu.

Praktik politik uang paling marak terjadi pada saat kampanye. Menurut Robi Cahyadi Kurniawan (2009), kampanye merupakan bagian penting dalam proses pemilihan umum yang melibatkan dua unsur penting, yaitu: peserta pemilihan umum dan warga yang mempunyai hak pilih. Analoginya adalah peserta pemilu merupakan penjual, dan warga adalah pembeli yang dapat melakukan deal politik berkat ketertarikan visi, program, dan/atau janji berupa uang dan barang. Politik uang dapat dilakukan oleh aktor secara lansung ataupun tidak langsung, misalnya melalui tim sukses.

strong>Dampak Politik Uang

Sabilal (2009) menyatakan bahwa praktek politik uang pada proses demokrasi level akar rumput (grass root) tumbuh subur karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif harus dijauhi. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi money politics, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.

Fuji Hastuti (2012) berpendapat bahwa disadari atau tidak, penggunaan politik uang sebagai alat mencapai tujuan politik telah mengesampingkan uang dari posisi sebagai tujuan utama pelaku transaksi politik uang akhirnya mendapatkan uang sebagai konsekuensi dari kekuasaan. Tetapi ketika mereka bertransaksi focus tidak tilakukan pada uang itu sendiri melainkan pada “kekuasaan”. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum  di Indonesia. Politik uang membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampakkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang fair. Pemilu seperti itu akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menegaskan bahwa politik uang dapat merusak demokrasi, mengkhianati kepercayaan publik dan akan melahirkan demokrasi palsu.

Selain itu, politik uang adalah mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Kartel hanya terjadi bila kontrol keuangan dalam sistem kapitalistik tidak berlangsung dan praktek money politics berlangsung liar. Pada tahap selanjutnya, hal tersebut akan memicu munculnya praktek korupsi politik. Hamdan Zoelva (2013) menyebutkan bahwa political corruption sendiri melibatkan pembentuk undang-undang (raja, diktator, legislatif) yang berperan sebagai pembentuk peraturan dan standar-standar yang diberlakukan negara, para pejabat menerima suap atau dana untuk kepentingan politik dan pribadi mereka dan memberikan bantuan kepada pendukung mereka dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih besar.

strong>Pengaruh Politik Uang Terhadap Pemilih

Sejauh mana politik uang mempengaruhi perilaku politik tidak dapat diukur secara pasti. Perilaku politik masyarakat dapat berubah-ubah sesuai dengan prefensi yang melatarinya. Kejadian itu sangat memungkinkan karena setiap manusia dan masyarakat hidup dalam suatu ruang yang bergerak. Leo Agustino (2009) menyebutkan berbagai perubahan perilaku politik masyarakat, khususnya dalam konteks partisipasi politik, banyak ditunjukan oleh mereka diantaranya disebabkan oleh perubahan system politik, tumbuhnya kesadaran kelas, termasuk orang yang berpengaruh pada suatu partai politik, berkurangnya tingkat ketergantungan seseorang, program yang ditawarkan pasangan calon, dan masih banyak lagi.

Menurut John Markoff (2002), Indonesia saat ini mengalami hybrid demokrasi. Yang dimaksud hybrid demokrasi adalah mekanisme demokrasi berlangsung secara bersama-sama dengan praktek-praktek non-demokratis. Pemilihan umum sebagai salah satu pilar demokrasi politik berjalan beriringan dengan perilaku money politics yang sejatinya merusak demokrasi itu sendiri. Maka rasionalitas pemilih menjadi layak untuk dipertanyakan. Pemilih tidak memilih calon berdasarkan program dan visi yang ditawarkan tapi hanya berdasar jumlah uang yang diterima menjelang pemilihan. Dalam hal ini maka menurut teori John Markoff maka perilaku pemilih di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-demokratis.

Partisipasi politik yang ditunjukkan dalam angka penggunaan hak pilih tersebut adalah partisipasi semu. Halili mengutip Larry Diamond menyebutkan bahwa artisipasi demikian akan melahirkan sebagai demokrasi semu (pseudo democracy), dimana keberadaan mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi sebenarnya (hakiki). Simbol-simbol demokrasi (misalnya prosedur electoral) mengandung elemen-elemen yang hakikatnya penyelewengan terhadap demokrasi.

strong>Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih

Untuk mengetahui respon pemilih terhadap praktek politik uang, maka berdasarkan data survey yang telah dirilis oleh Indikator (2013) diketahui bahwa masih banyak pemilih yang menganggap wajar adanya praktek politik uang. Hal itu dapat dilihat pada gambaran dibawah;

  1. Burhanudin Muhtadi (2013) menjelaskan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indikator, bahwa tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang masih cukup tinggi. Sebanyak 41, 5 % masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar. Menurutnya, tingkat pendidikan mempunyai pengaruh kuat terhadap toleransi atas praktek politik uang, selain itu pemilih yang tinggal di desa lebih rentan atas money politics. Faktor jumlah pendapatan juga berpengaruh, karena semakin kecil pendapatan seseorang maka ia akan semakin terbuka dan menerima dengan wajar politik uang.  Lebih lanjut, Burhanudin Muhtadi menjelaskan bahwa politik uang berpengaruh atas perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Berdasarkan data survey, diantara pemilih yang menilai politik uang sebagai kewajaran, 28,7% responden akan memilih calon yang memberi uang dan 10,3% pemilih akan memilih calon yang memberi uang paling banyak. Namun lebih dari separuhnya akan menerima pemberian uang tapi tetap memilih sesuai hati nurani (55,7%). Sebagian kecil di antara mereka akan menolak uang, meski menilai praktik itu sebagai suatu yang lumrah (4,3%).
  2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Halili pada Pilkades di Pakandangan Barat, Sumenep, di dapatkan fakta bahwa politik uang dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Kenaikan angka partisipasi pemilih ini menurutnya karena faktor ‘serangan fajar’ yang dilakukan oleh peserta pemilihan menjelang hari pemilihan berlangsung. Pada masyarakat pedesaan faktor ini sangat kuat mempengaruhi pemilih yang mayoritas berpendapatan rendah dan tingkat pendidikannya juga rendah. Senada dengan Halili, penelitian yang dilakukan oleh Nurus Sobah juga mendapati fakta serupa. Dalam pemilihan kepala daerah, menurutnya politik uang memainkan peran yang amat penting dalam pemenangan calon kepala daerah. Bentuknya pun bisa beragam, mulai dari terang-terangan memberi amplop uang beserta calon yang harus dipilih, hingga dengan dalih memberikan bantuan infrastruktur.
  3. Hal yang sama juga diutarakan oleh Sabilal Rosyad (2009), kasus yang ia temukan dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Pekalongan terjadi pergeseran nilai di masyarakat yang semula dianggap penyelewengan menjadi sesuatu yang wajar. Pada tahun 2009 di Pekalongan msayarakat akrab dengan ungkapan “tak coblos, yen ono duite” (saya coblos, kalau ada duitnya). Masyarakat Pekalongan menilai money politics sebagai sesuatu yang wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan mereka. Anggapan ini muncul disebabkan pragmatisme politik, yang tidak hanya dipraktekkan oleh elit politik tetapi juga telah menyebar ke dalam kultur masyarakat.

Politik uang berlangsung dalam setiap tingkatan pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pemilihan tingkat pusat hingga pemilihan tingkat desa. Politik uang yang jamak terjadi di masyarakat Indonesia bagaikan sebuah candu. Di satu sisi masyarakat dapat menikmatinya dalam jangka pendek, namun di sisi lain secara jangka panjang praktek ini dapat merusak bangunan demokrasi. Bahkan berpotensi besar menyebabkan korupsi politik yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa hasil kajian dan penelitian, maka masyarakat masih menganggap wajar politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum. Politik uang juga mempengaruhi perilaku pemilih, terutama dalam soal menentukan pilihan politiknya. Politik uang ini juga terhadap tingkat partisipasi pemilih.