MENYIAPKAN DESA PAHAM AKUNTANSI

07 Januari 2015 13:40:59 WIB / Artikel / Supriono, SE.,M.Si

            Terkait rencana pemerintah mengucurkan Dana Desa mulai tahun 2015, selain memunculkan harapan baru untuk menciptakan kemajuan pembangunan di pedesaan tetapi juga menimbulkan tanggung jawab besar yang akan dipikul oleh pemerintah daerah, khususnya perangkat desa. Sepertinya pencairan dana desa ini dinanti-nanti oleh desa, apalagi yang masuk kategori desa tertinggal. Data Asosiasi Kabupaten Tertinggal 2013 lalu menyebutkan sekitar 32 ribu desa di Indonesia masuk kategori daerah tertinggal, dihuni sekitar 57,5 juta penduduk dan tersebar di 183 kabupaten, yang sebagian besar terletak di Indonesia bagian timur.

            Alokasi dana antara Rp 800 juta sampai Rp 1,4 milyar untuk masing masing desa, dijelaskan Maliki Heru Santosa, Inspektur Jenderal Kemendagri, ditentukan berdasarkan instrumen dan variabel tertentu. Aspek yang diperhitungkan adalah jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis, Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) dan Indeks Kesejahteraan Desa (IKD). Pasal 5 PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa menyebutkan “Pengalokasian dana desa dihitung berdasar jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis”. Sedangkan pasal 6 mengharuskan dana itu ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

            Gejala menculnya berbagai kendala sudah terlihat dari kondisi pedesaan, ada beberapa masalah yang harus dituntaskan dulu. Masalah itu muncul dari minimnya pengetahuan para perangkat desa dalam tata kelola pengelolaan dan pelaporan keuangan. Padahal mereka diharuskan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

            Pemerintah harus memberikan sosialiasi dan pemahaman tentang pencatatan dan pelaporan yang benar sebelum dana desa direalisasikan. Karena setiap dana yang bersumber dari APBN tak akan lepas dari pemeriksaan BPK sehingga para perangkat desa harus lebih hati hati dalam membuat laporan keuangan jangan sampai menjadi “pasien” penegak hukum.

strong>Regulasi Pendukung

            Untuk menjaga efektivitas pencairan dana desa, pemerintah telah menyusun beberapa regulasi sebagai payung hukumnya, diantaranya PP Nomor 43 tahun 2014 yang mengatur soal pembentukan/penggabungan desa, kewenangan desa, penghasilan kepala dan perangkat desa, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. PP Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, yang berisi tentang proses penganggaran dana desa dalam APBN; proses perhitungan alokasi dana desa oleh pemerintah dan kabupaten/kota; proses penyaluran dana desa terkait mekanisme penyaluran; proses pelaporan dari kabupaten/kota kepada pemerintah dan desa kepada kabupaten/kota; serta proses monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa.

strong>Pengawasan

            Menurut Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, dana desa yang begitu besar membutuhkan tata kelola yang baik agar akuntabilitasnya bisa dipastikan. “Pengelolaannya harus diperhatikan secara seksama untuk menjamin efektivitas dana dan menjamin penggunaannya.

            Pelaporan keuangan dana desa ini menjadi ‘PR’ besar bagi pemerintah, karena kondisi perangkat desa di Indonesia, apalagi desa tertinggal, masih belum memahami akuntansi. Dalam UU Desa pasal 82 ayat (2) telah ditegaskan bahwa pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum, serta melaporkan dalam musyawarah desa paling sedikit setahun sekali. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan, dalam hal kepala desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan maka bupati/walikota dapat menunda penyaluran dana desa selanjutnya, sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana terebut.

Dengan adanya ketentuan tersebut, peran pengawasan dari masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting. Selain keterlibatan berbagai pihak yang terkait dalam pemerintah, proses pembimbingan, pendampingan serta pelatihan para perangkat desa terkait pengetahuan mereka dalam pengelolaan keuangan desa, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Triliunan rupiah dana desa mengharuskan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dari seluruh perangkat desa. Kemampuan untuk membuat sebuah laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban menjadi sebuah keharusan.

pengirim : Supriono, SE.,M.Si