JKK - JKM Untuk Perlindungan Bagi Aparatur Sipil Negara

Wednesday, 18 April 2018 / Berita Terkini

KEBUMENKAB.GO.ID - Untuk memberikan ketenangan kepada aparaturnya dalam menjalankan tugas, pemerintah menggulirkan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III  Widyatmoko, SH., MH, saat membuka acara Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan  Kematian JKK-JKM bagi OPD di lingkungan Pemkab Kebumen Rabu  pagi (18/04) di Ruang Jatijajar Kompleks Rumah Dinas Bupati Kebumen.

Plt Bupati menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh BKPPD tersebut. Menurutnya pengguliran program tersebut adalah merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada aparaturnya. 

Sementara itu, Kabid Pelayanan PT Taspen Purwokerto Moh. Rudi, SE melalui Counter Officer Rusnoto, dalam pemaparannya mengatakan, bahwa Pelaksana Penyelenggaraan Jaminan ini adalah PT Taspen. Hal tersebut sesuai dengan PP no 70 tahun 2015.

Rusnoto merinci, para peserta program ini adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, CPNS, PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Lebih jauh dikatakannya, besaran premi perbulan adalah 0,24% dari gaji pokok untuk Program JKK. Sementara khusus Jaminan Kematian yang preminya semula 0,30 
% dari gaji pokok, mulai 1 Juli 2017 diubah menjadi 0,72 % dari gaji pokok perbulan. Ditegaskannya, peserta tidak perlu merasa berkeberatan, karena biaya premi ditanggung oleh pihak pemberi kerja.

Perlindungan berupa JKK-JKM hanya diberikan kepada yang berhak, saat yang bersangkutan tertimpa kecelakaan tatkala menjalankan tugas. 

Sosialisasi Program JKK-JKM diikuti oleh 180 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kebumen. Pelaksanaannya digelar selama tiga, mulai hari ini hingga Jumat mendatang, dengan masing-masing 60 peserta perhari. (adm/im)