Disnakerkop UKM Kebumen Gelar Penguatan Jejaring Penempatan TKI

Wednesday, 31 January 2018 / Daerah

KEBUMENKAB.GO. ID - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi dan UKM (Disnakerkop UKM) Kabupaten Kebumen menyelenggarakan sosialisasi terkait penguatan jejaring dan sinergi lembaga penempatan tenaga kerja Indonesia bagi 70 perwakilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Kebumen  yang memiliki BKK, para pelaku usaha dan perwakilan kepala desa di Hotel Candisari Karanganyar, Rabu (31/1). Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Direktorat PPTKLN Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI, Yull Adiratna SH,M.Hum dan dari Dispermades P3A Kebumen, Marlina Indrianingrum SKM,M.Kes.

Sekertaris Dinas Disnakerkop UKM Kebumen, Gunawan Widhi Wibowo SE dalam membacakan sambutan tertulis Kepala Disnakerkop UKM Kebumen mengatakan, Kebumen merupakan salah satu kantong pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data BNP2TKI pada tahun 2017, jumlah penempatan pekerja migran asal Kebumen mencapai  2.424 yang terdiri dari 407 laki-laki dan 2.017 perempuan.

Sekdin juga menjelaskan, dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi permasalahan yang muncul. Sebagian besar permasalahan pekerja migran adalah pada masa pra penempatan yang disebabkan oleh proses awal yang tidak prosedural akibat maraknya calo pekerja migran yang beroperasi di desa-desa dengan menjanjikan proses cepat, mudah dan murah.

"Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berkomitmen untuk  menangani permasalahan-permasalahan tersebut,  yakni dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon TKI  Kabupaten Kebumen. Perda ini menjadi landasan operasinal dalam kegiatan terkait pelayanan, pra maupun purna pemberangkatan TKI asal Kebumen," jelas Sekdin.

Melalui sosialisasi ini, Sekdin juga berharap dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi para peserta terkait regulasi penempatan dan perlindungan pekerja migran asal Kebumen.

Pada kesempatan yang sama,  narasumber sosialisasi dari Dispermades P3A Kebumen, Marlina Indrianingrum SKM,M.Kes dalam presentasinya mengatakan,  untuk menghindari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana termaktub dalam  pasal 12 UU No.21 tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,  maka pemerintah daerah wajib membentuk Gugus Tugas. Gugus tugas ini untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (red-TKI). "Keanggotaan gugus tugas ini meliputi unsur petangkat daerah, PPT, penegak hukum, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat," ujar Marlina.

Marlina juga menjelaskan, gugus tugas ini bertugas memberikan saran pertimbangan kepada bupati mengenai pencegahan dan penanganan tindak pidana   perdagangan orang. Melakukan koordinasi, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi," kata Marlina.(admin/mn)