Retribusi Pelayanan Pasar Dianggap Memberatkan

Tuesday, 9 January 2018 / Berita Terkini

KEBUMENKAB.GO.ID - Pedagang pasar rakyat keberatan dengan besaran retribusi yang tercantum dalam Raperda Retribusi Pelayanan Pasar. Pedagang meminta besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan pedagang. Keberatan disampaikan saat mengikuti public hearing Raperda Retribusi Pelayanan Pasar yang digelar DPRD Kebumen, Selasa (9/1).

Raperda Retribusi Pelayanan Pasar diajukan Pemkab Kebumen sebagai pengganti Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dianggap sudah tidak sesuai perkembangan.

Dalam Raperda Retribusi Pelayanan Pasar, diatur tarif retribusi Rp 1.000 permeter persegi perhari untuk kios tipe A yakni kios di lantai 1 yang menghadap ke luar, kios tipe B1 Rp 800 permeter persegi perhari, kios tipe B2  dan C1 Rp 700 permeter persegi perhari, kios tipe C2 dan Los Rp 600 permeter persegi perhari. Untuk pedagang lesehan Rp 500 permeter persegi perhari.

Sedangkan untuk pelataran pasar hewan, bagi ternak besar Rp 5.000 perekor perhari, ternak kecil Rp 2.500 perekor perhari, dan unggas Rp 300 perekor perhari.

“Kami tidak menolak retribusi dinaikkan, namun harus disesuaikan dengan kemampuan pedagang. Kalau kenaikkannya sampai seribu persen seperti dalam Raperda, jelas kami menolak karena sangat memberatkan pedagang," tegas perwakilan pedagang dalam rapat dengar pendapat yang dipimpim Wakil Ketua DPRD Kebumen Miftahul Ulum.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kebumen, Nugroho Tri Waluyo, memahami keberatan pedagang. Namun sebenarnya, tarif retribusi pasar yang berlaku saat ini sangat rendah, sudah tidak sesuai dengan pesatnya perkembangan dan pembangunan pasar. Selain itu, dalam proses penyusunan Raperda, melibatkan pedagang.

Sedangkan Sekretaris Pansus II, Muksinun, memastikan kenaikan retribusi untuk peningkatan pelayanan pasar, dan nantinya pemungutan retribusi akan dilakukan melalui e-retribusi untuk menekan kebocoran, pungutan liar, dan data pedagang menjadi lebih valid.

 

Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat

DPRD Kebumen juga menggelar public hearing Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat bersama Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat memuat 35 pasal dalam 14 BAB.

Ruang lingkup pengelolaan pasar rakyat dalam raperda ini adalah pengelolaan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam BAB VII tentang hak kewajiban dan larangan, pedagang memiliki hak mendapatkan pelayanan fasilitas pasar rakyat, kebersihan, keamanan, ketertiban, serta informasi kredit usaha kecil menengah.

Di sisi lain, pedagang wajib membayar retribusi, menjaga fasilitas, menyediakan tempat sampah, dan ikut menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban.

Sedangkan larangan bagi pedagang, antara lain menyewakan atau menjualbelikan tempat usaha kepada pihak lain, mendirikan atau menambah dan mengubah bangunan kios dan los tanpa izin, mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang telah ditentukan, serta berjualan di pintu pasar dan di jalan penghubung dalam pasar. (admin/rth)