Bupati Yahya Fuad: Lakukan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dan Bebas Pasung

Wednesday, 29 November 2017 / Berita Terkini

KEBUMENKAB.GO.ID - Bupati Kebumen Ir.HM.Yahya Fuad SE menegaskan bahwa pemerintah kabupaten kebumen kini tengah terus menggenjot program percepatan pengentasan kemiskinan,   bebas pasung bagi penderita gangguan jiwa serta upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Kebumen. Hal ini dikatakan Bupati dalam acara workshop bertajuk "Dampak Kependudukan Terhadap Kemiskinan dan Gangguan Jiwa" yang berlangsung di Hotel Candisari Karanganyar, Rabu (29/11).

Workshop yang diikuti puluhan peserta dari petwakilan OPD, kecamatan se-kabupaten Kebumen ini menghadirkan narasumber  Prof.Dr.Ir.Saratri Wilonoyudho,M.Si dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Prof.Harry Misna dari University of Melbourn Australia.

Bupati dalam sambutan acara tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kebumen selama ini telah memberikan fasilitas kepada warga miskin agar dapat hidup layak, baik pemberian asuransi kesehatan gratis serta bantuan lainnya."Kemiskinan yang terjadi di Kebumen salah satu faktor penyebabnya adalah kebiasaan merokok yang umumnya dilakukan warga miskin. Untuk menekan pengeluaran biaya hidup bagi warga miskin perokok maka kami terbitkan perda kawasan tanpa rokok. Diharapkan melalui perda ini masyarakat perokok berkurang dan dapat hidup sehat juga sejahtera," jelas Bupati.

Bupati juga mengatakan Pemkab Kebumen pada tahun ini telah melaksanakan sejumlah progran terkait bebas pasung bagi penderita gangguan jiwa yang pendanaannya menggunakan berbagai bantuan diluar anggaran pemerintah seperti CSR. "Untuk tahun depan pemerintah akan tetap fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengendalian penduduk. Dan untuk ODGJ, pemkab akan mengefektifkan RSUD lama menjadi shelter bagi ODGJ sebelum pasien benar-benar dinyatakan sembuh untuk bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat," papar Bupati.

Sementara itu, terkait ledakan penduduk, Prof.Dr.Ir.Saratri Wilonoyudho,M.Si dalam paparannya tentang "Pembangunan berwawasan kependudukan",  mengatakan pasca orde baru program keluarga berencana kurang mendapatkan perhatian. Pembangunan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. "Pertumbuhan perekonomian yang baik tidak akan berarti apa-apa jika terjadi ledakan penduduk yang tak terkendali. Karena itu kita buat kampung-kampung KB sebagai upaya untuk mengendalikan angka pertumbuhan penduduk. Hal ini bisa berjalan dengan baik apabila seluruh stakeholder didesa berperan aktif memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang KB itu sendiri," ujar Prof.Saratri.

Sementara pada kesempatan yang sama, Prof.Harry Misna yang memaparkan tentang "Orang dengan gangguan jiwa" menjelaskan untuk mensukseskan program Kebumen Bebas Pasung, maka Dinas sosial dan Dinas Kesehatan harus dapat terus bersinergi dan bekerjasama pula dengan instansi terkait lainnya. Hal ini akan lebih  memudahkan dalam menyelesaikan persoalan orang dengan gangguan jiwa dan bebas dari pasungan," ujar Prof.Harry.(admin/mn)