Stop Merokok, Merokok Sembarang Tempat Denda Rp.500 Ribu

Thursday, 9 November 2017 / Daerah

PERDA ROKOK.jpg

KEBUMENKAB.GO.ID - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah diterbitkan. Bagi masyarakat perokok yang melanggar perda tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda uang sebesar Rp.500 ribu. Demikian salah satu poin dalam acara "Sosialisasi Perda KTR dan Rapat Koordinasi Penyusunan Perdes KTR" yang berlangsung di Ruang Jatijajar, Hotel Candisari, Karanganyar, Rabu (8/11). Sosialisasi dibuka Wakil Bupati Kebumen KH.Yazid Mahfud dan  sebagai narasumber dalam sosialisasi adalsh Kepala Dinkes Kebumen dr.Hj.Rini Kristiani M.Kes, Kepala Dispermades P3A, Mohamad Amirudin, serta praktisi hukum DR.Khambali.

Dalam sambutan, Wabup KH.Yazid Mahfud mengatakan Pemerintah Desa diharapkan dapat menindaklanjuti dan mengimplementasikan perda tersebut melalui Peraturan Desa (Perdes). Hal ini penting,  sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan  sekaligus mengentaskan angka kemiskinan masyarakat desa.

Dihadapan peserta sosialisasi dari jajaran kecamatan, kepala desa/kelurahan maupun instansi terkait lainnya, Wabup menjelaskan bahwa perda yang diikuti perdes tujuannya tak semata untuk melindungi  kesehatan masyarakat dari bahaya merokok, membudayakan hidup sehat,  namun juga menekan pertumbuhan angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat desa.

"Diterbitkannya Perda No.10 tahun 2017 tentang KTR ini sesuai amanah Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Tujuannya adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya merokok. Jika masyarakat desa sehat, maka produktivitas juga meningkat. Dengan demikian angka kemiskinan di desa dapat ditekan," kata Wabup.

Wabup menjelaskan,  kawasan tanpa rokok atau KTR adalah ruangan atau area yang dilarang untuk  merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Bagi perokok pasif akan mendapat dampak yang lebih berbahaya saat menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Ada beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebagai KTR diantaranya adalah
fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar/sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, di angkutan umum, tempat kerja dan beberapa tempat lainnya.

"Perda KTR pada prinsipnya tidak  melarang total aktivitas merokok bagi masyarakat. Hal ini hanya untuk membatasi kebiasaan masyarakat perokok agar tak mengganggu kenyamanan umum, dapat hidup sehat serta menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan jeluarganya. Bagi masyarakat yang melanggar perda ini maka dikenakan sanksi administratif berupa denda uang senilai Rp.500.000," jelas Wabup.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinkes Kebumen, dr.Hj.Rini Kristiani M.Kes. mengatakan agar setiap kecamatan memandatkan desa untuk membuat area-area KTR. "Kami berharap pada saat implementasi Perda ini nantinya ada 26 desa yang benar-benar bisa dinyatakan desa KTR. Dengan demikian secara bertahap perda ini nantinya bisa berjalan efektif. Perda ini akan diberlakukan mulai Mei 2018," ujar dr.Rini.

Kadinkes dr.Rini juga meminta di setiap area KTR agar ada tim Satgas yang khusus melakukan pengawasan dan  pembinaan kepada masyarakat agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. "Kami juga meminta kepada masyarakat agar berkomitmen untuk mentaati peraturan di area KTR jika tidak ingin dikenakan sanksi administratif," harap dr.Rini. (admin-mn)